Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Beserta Panduan Aplikasinya

Screenshot 2024-01-22 102056

Categories



Published

July 28, 2023

HOW TO CITE

Nimas Maninggar, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Suhandojo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Zulfika Satria Kusharsanto, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Dea Maulidya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Nur Fitriana, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

DOI: https://doi.org/10.55981/brin.704

Keywords:

Pengukuran, R-SIDa, Inovasi, Online Self Assessment

Synopsis

Implementasi Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 3 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah sudah lama dilakukan. Bagaimana hasilnya? Apakah memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan ekonomi, khususnya di daerah?

Adanya R-SIDa sebagai suatu sistem untuk mengukur dan mengevaluasi kapasitas inovatif suatu daerah akan memudahkan dalam perencanaan daerah selanjutnya. Panduan ini memberikan langkah-langkah mudah dalam mengisi kuesioner dan mencari penjelasan dari setiap indikatornya. Pada akhirnya, hasil dari pengisian R-SIDa ini diharapkan dapat membantu dalam perencanaan peningkatan kapasitas inovatif daerah sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan nasional.

References

Asrori, & Kartika, R. S. (2018). Penyusunan teknis penilaian innovative government award (IGA) tahun 2017. Inovasi, 15(2), 66–76.

Kunjana, L. G. (2018). Hipmi usul 5% APBN untuk kewirausahaan. Berita Satu. Diakses pada 2 Oktober 2020, dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/495742/hipmi-usul-5-apbn-untuk-kewirausahaan

Granstrand, O. & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. Technovation, 90–91. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098

Lumban Gaol, A. F. & Negoro, N. P. (2017). Penerapan data envelopment analysis dalam pengukuran efisiensi retailer produk kendaraan merek toyota. Jurnal Sains Dan Seni ITS, 6(1). https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22309

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. (2012). http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/produk%20hukum/peraturan%20bersama%20thn%202012%20-%20no.%2003-36.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. (2014). https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/e38168d70fb8c31b0b4f30718807b5ac.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (2016). http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/produk%20hukum/permendagri%20thn%202016%20-%20no.%2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (2010). http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Permendagri-No-54-Tahun-2010-Tentang-Tahapan-Tata-Cara-Penyusunan-Pengendalian-dan-Evaluasi-Pelaksanaan-Rencana-Pembangunan-Daerah.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembanguan dan Keuangan Daerah dengan Urusan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha. (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161326/permenkop-ukm-no-24permkukmix2015-tahun-2015

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. (2015). http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2154

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140181/permen-ristekdikti-no-25-tahun-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51722

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196126/perpres-no-2-tahun-2022

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41591/perpres-no-97-tahun-2014

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi. (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73406/perpres-no-106-tahun-2017

Schwab, K. (2019). The global competitiveness report 2019. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_The GlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Soumitra, D., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Ed.). (2020). Global Innovation index 2020: Who will Finance innovation?. WIPO.

Taufik, T. A. (2005). Pengembangan sistem inovasi daerah: Perspektif kebijakan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Tim Sub Direktorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi. (2021). Laporan pemetaan ekosistem inovasi melalui indeks daya saing daerah (IDSD). Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

WIPO. (2004). Development of an innovation center [Laporan]. WIPO National Workshop On Innovation Support Services and Their Management. Diakses dari https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=23031

Scroll to Top
×