Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan

Screenshot 2024-02-20 130826

Categories



Published

December 1, 2017

HOW TO CITE

Bahtiar Rifai (ed)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Felix Wisnu Handoyo (ed)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

DOI: https://doi.org/10.14203/press.119

Keywords:

pelabuhan

Synopsis

Salah satu gebrakan yang dilakukan kepemimpinan Presiden Jokowi ialah mengarahkan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Artinya, Indonesia akan menjadi pusat aktivitas ekonomi global yang bersinggungan dengan kemaritiman, mulai dari sumber daya alam hingga transportasi laut. Pembenahan dan pembangunan infrastruktur kelautan sudah dimulai, seperti proyek tol laut dan pelabuhan. Namun, pembangunan semacam itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di saat yang bersamaan, efisiensi dan perampingan APBN juga terus dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari skema pendanaan alternatif agar proyek yang ada bisa berjalan dengan baik. Model kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dinilai menjadi solusi yang baik. Melalui buku ini, pembaca akan memahami aspek kelembagaan, mekanisme, peluang, dan permasalahan serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan KPS. Buku ini juga menawarkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan KPS, sekaligus acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL: SEBUAH PENGANTAR

Bahtiar Rifai

IMPLEMENTASI KPS INFRASTRUKTUR PELABUHAN DI NEGARA LAIN DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA PELABUHAN DI INDONESIA

Bahtiar Rifai

DINAMIKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN DI INDONESIA

Latif Adam

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN MELALUI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA

Felix Wisnu Handoyo

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN MELALUI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA (KPS)

Firmansyah

CATATAN AKHIR: RETHINKING KEBIJAKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN

Bahtiar Rifai

Author Biographies

Bahtiar Rifai, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Bahtiar Rifai, merupakan Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip), Master Teknik pada Urban and Regional Planning, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan saat ini sedang menempuh Studi Ph.D. di University of Birmingham, Inggris, dengan konsentrasi pada Regional Economics. Fokus penelitiannya mencakup public private partnership (KPS) di bidang infrastruktur, regional economics, micro finance, dan small medium enterprises (SMEs).

Latif Adam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Latif Adam, lahir di Sumedang, Jawa Barat, 13 Mei 1968, merupakan peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI. Menyelesaikan pendidikan S-1 di bidang ilmu ekonomi dan pembangunan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu, dan S-2 (Master of Economic Studies) serta S-3 (Ph.D. in Economics) di School of Economics, the University of Queensland, Australia. Banyak melakukan penelitian di bidang ekonomi industri, ekonomi moneter, dan ekonomi publik, serta aktif mengikuti seminar tingkat nasional dan internasional. Menerbitkan beberapa buku, seperti the Economic Role of Network in the Development of SMEs (Lambert Academic Publishing) dan Handbook of Entrepreneurship (Edward Elgar). Aktif menulis di beberapa jurnal terkemuka, seperti Bulletin of ASEAN Economic Studies, Economic and Finance in Indonesia, dan Masyarakat Indonesia.

Firmansyah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Firmansyah, lahir 18 September 1953 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Masuk LIPI sejak 1984 dan sekarang menjadi Peneliti Utama di Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI). Telah banyak melakukan kajian dan penelitian di bidang ekonomi Islam, keuangan perbankan, industri, dan infrastruktur.

Felix Wisnu Handoyo, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Felix Wisnu Handoyo, peneliti pertama di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta. Memeroleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM). Fokus penelitiannya mencakup pembangunan infrastruktur sosial dan ketahanan energi.

References

Ministry of National Planning (Bappenas). (2017). Public private partnership:Infrastructure projects plan in Indonesia 2017. Jakarta: Bappenas.

Calderon, C., Moral-Benito, E., & Serven, L. (2011). Is infrastructurecapital productive? A dynamic heterogeneous approach. Policy Research Working Paper 5682. Washington, DC: World Bank.

Haryanto, J. T. (2015). Penguatan anggaran infrastruktur. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Huybrechts, M., Meersman, H., van de Voorde, E., van Hooydonck E., Verbeke, A., & Winkelmans, W. (2002). Port competitiveness: an economic and legal analysis of the factors determining the competitiveness

of seaports. De Boeck Hoger.

Juhel, M. H. (2001). Globalisation, privatisation and restructuring of ports. International Journal of Maritime Economics, 3(2), 139–174.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 48 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025.

Majalah Sustaining Partnership (KPS) Edisi Khusus Pelabuhan. (2011). Membangun pelabuhan Indonesia. Edisi September.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

World Bank. (2013). Global infrastructure and economic development. Jenewa: World Bank.

Ali, Z., & Begum, S. (2006). Trends in poverty and social indicators: An update. (PRCPBP Working Paper 16). Dhaka: PRCPBP. Diakses dari http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/PRCPB_

WP_16.pdf pada 11 November2017.

Asian Development Bank. (2000). Developing best practices for promoting private sector investment in infrastructure port. Manila: Asian Development Bank.

BKPM. (2015). Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Januari–Desember Tahun 2015. Jakarta.

Brooks, M. R., & Cullinane, K. (Eds.). (2007). Issues on devolution, port governance and port performance. Research in Transport Economics, vol. 17. London: Elsevier, 417–448.

Capka. (2006). Financing megaprojects. Public Roads Journal 69(4), 2.

Cass, S. (1999). World port privatisation: Finance, funding and ownersip. London: London Cargo Systems.

Cheatham, B. & Oblin, W. (2007). Private-investment opportunities for public transport. McKinsey Quarterly, 3, 14–17.

Foxley, J. & Mardones, L. J. (2000). Port concessions in Chile. The World Bank Group: Public Policy for the Private Sector, October Number 223.

Gordon, C. (2012). The challenges of transport PPP’s in low-income developing countries: A case study of bangladesh. SciVerse Science Direct: Journal of Transport Policy, 24, 296–301.

Lall. (2011). India’s mass transit revolution. Journal of Tramways and Urban Transit, 74, 4–10.

Meersman, H., Pauwels, T., van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2010). Applying SMC pricing in PPPs for the maritime sector. Journal Research in Transportation Economics, 30, 87–101.

Pallis, A., Syriopoulos, T. (2007). Port governance models: Financial evaluation of greek port restructuring. Transport Policy, vol. 14, London: Elsevier, 323–246.

PPIAF. (2008). Public-private infrastructure advisory facility (PPIAF) transport. http://www.ppiaf.org/content/view/374/492/ Diakses pada 20 Oktober 2014.

Queiroz, C. (2007). Public-private partnership in highways in transition economies: Recent experience and future prospects. Transportation Research Record, 1996, 34–40.

Thomsen, S. (2005). Encouraging public-private partnership in the utilities sector: The role of development assistance. OECD, background Paper for NEPAD/OECD Conference Investment for African Development: Making it Happen, 25-27 May, 6–8.

World Bank. (2009). Data and statistic: Country classifications. Jenewa: World Bank.

Adam, L. (2012). The roles and problems of infrastructure in Indonesia. Economic and Finance in Indonesia, 60(1), 105–126.

Acciaro, M. (2004). Private sector financing of container terminal infrastructure. Rotterdam: Erasmus University.

Arief, Z. (2011). Pelaksanaan tender dalam pembangunan infrastruktur. Makalah dipresentasikan pada Seminar Hukum Nasional, 20 Juli, Jakarta.

Berkoz, L. & Tekba, D. (1999). The role of ports in the economic development

of Turkey. Makalah dipresentasikan pada seminar 39th European

Congress of the Regional Sciences Association, 23–27 Agustus, Dublin, Irlandia Selatan.

Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik perdagangan luar negeri 2013. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik perhubungan 2012. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik transportasi 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Carbone, W. & De Martino, M. (2003). The changing role of ports in supply chain management: An empirical analysis. Maritime Policy and Management, 30(4), 305–320.

de Langen, P. (2004). The performance of seaports cluster. Rotterdam: Erasmus University.

de Langen, P. & Chouly, A. (2004). Hitherland access regime in seaports. Journal of Transport and Infrastructure Research, 4(4), 361–380.

Derakhshan, A., Pasukeviciate, I., & Roe, M. (2005). Diversion of containerized trade: Case analysis of the role of Iranian ports in global maritime supply chain. European Transport, 30(1), 61–76.

Ducruet, C. (2006). Port-city relationship in Europe and Asia. Journal of International Logistics and Trade, 4(2), 13–35.

Ducruet, C. & van der Horst, M. (2009). Transport integration at European ports: Measuring the role and position of intermediaries. EJTIR, 9(2), 121–142.

Henrikus, G. (2014). Pengaruh Adanya Pelabuhan terhadap Kemajuan Suatu Negara. Diakses dari https://henrikusgalih.wordpress.com/2012/10/09/pengaruh-adanya-pelabuhan-terhadap-kemajuan-ekonomi-suatunegara/. Pada 9 September 2014.

Hidayat, A. S., Salim Z., Zahra, A., & Mychelisda, E. (2014). ASEAN-China connectivity development. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI, Jakarta.

Indriyanto. (2005). Peran Pelabuhan dalam menciptakan peluang usaha pariwisata: Kajian historis ekonomis. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Kent, P. (2012). Persaingan pelabuhan dan kebutuhan untuk mengatur perilaku anti-persaingan. Prakarsa, 10(1), 20–24.

Kim, J. H., Kim, J., & Choi, S. (2011). Public private partnership infrastructure projects: Case studies from the Republic of Korea. Manila: Asian Development Bank.

Kompas. (2015). Investasi 90 Perusahaan Mandek. Senin 5 Januari. LPEM. (2005). Trend perkembangan pengelolaan pelabuhan dunia dan implikasinya bagi BUMN pelabuhan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

Oblak, R., Bistricic, A., & Jugovic, A. (2013). Public-private partnershipmanagement model of Croatian seaports. Management, 18(1), 79–102.

Patuntru, A., Nurridzki, N., & Rivayani. (2007). Port competitiveness: A case study of Semarang and Surabaya. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen-Universitas Indonesia.

Pelindo I. (2013). Pembekalan direktur utama pada penerimaan pegawai baru. Paper yang dipresentasikan pada saat penerimaan pegawai baru Pelindo I. Medan, 17 Januari 2013.

Salcedo, N. C. & Sandee, H. (2012). Mempercepat pemindahan, mengurangi masalah: Mempersingkat waktu tunggu (dwell time) peti kemas. Prakarsa, 10(1), 9–11.

Setiono, B. A. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Pelabuhan, 1(1), 39–60.

Sudarmo, S. T. (2012). Memberdayakan Kembali Manajemen Pelabuhan di Indonesia. Prakarsa, 10(1), 4–8.

UNESCAP. (2007). Economic and social survey of Asia and the Pacific: Surging ahead in uncertain times. Thailand: United Nation Publication.

van der Lugt, L. & de Langen, P. (2005). The changing of ports as locations for logistics activities. Journal of International Logistics and Trade, 10(1–2), 108–129.

van Nierkerk, H. C. (2009). Ports restructuring, policy and regulation: The South African case. Matieland: University of Stellenbosch.

Wijoyo, P. H. (2012). Tinjauan umum pelabuhan sebagai prasarana transportasi. (Skripsi). Diakses dari Repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 9 September 2014. http://e-journal.uajy.ac.id/159/3/2TA12921.pdf.

World Economic Forum. (2014). The global competitiveness index. Jenewa: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2013). The global competitiveness index. Jenewa: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2009). The global competitiveness index. Jenewa: World Economic Forum.

Dobbin, F. (1994). Forging industrial policy: The United States, Britain, and France in the railway age. New York: Cambridge University Press.

IIGF Institute. (2017). Kompendium rekomendasi kebijakan infrastruktur: Kajian studi kasus Indonesia infrastructure roundtable 2013-2014. Diakses pada Desember 2017 dari http://www.iigf.co.id/institute/media/kcfinder/docs/policy-brief-iir-book-22-4-15.pdf.

Irwin, T. C. (2007). Government guarantees: Allocating and Valuing risk in privately financed infrastructure projects. Washington DC: World Bank. Kementerian Keuangan. (2010). Info risiko fiskal. Edisi I. Jakarta: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.

Lewis, F., & Mackinnon, M. (1987). Government loan guarantees and the failure of the canadian northern railway. Journal of Economic History, 47, 175–196.

Majalah Sustaining Partnership. (2011). Mengapa memilih KPS? indentifikasi

dan seleksi proyek kerja sama. Media Informasi Kerjasam Pemerintah dan Swasta. Edisi Khusus Tahapan KPS 1 2011.

Perpres No. 78/2010 dan PMK No. 260/2010 tentang Proses Permohonan Penjaminan.

Perpres No. 36/2012 tanggal 5 April 2012. PP No. 35/2009 mengenai Penyertaan Modal Negara di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

Priyantono. (2003). Pengaruh kualitas identifikasi risiko terhadap kinerja

waktu penyelesaian peningkatan jalan tol di Indonesia. (Tesis), Program Pascasarjana Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta.

PT PII. (2012). Panduan penyediaan penjaminan infrastruktur KPS. Jakarta: PT PII.

PT PII. (2013). Laporan tahunan 2013: Internalizing the externalities. Diakses pada Desember 2014 dari http://www.iigf.co.id/id/newspublication/publications/annual-report. Jakarta: PT PII.

PT PII. (2014). Acuan alokasi risiko laporan tahunan 2013: Kerja sama

pemerintah-swasta di Indonesia. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Rejda, G. E. (1995). Principles of risk management and insurance. New York: HarperCollins.

Saraswati, M. (2011, 18 Desember). Bappenas dan PT Penjaminan Infrastruktur kurang koordinasi. Bisnis. Diakses dari http://industri.

bisnis.com/read/20111218/45/56840/bappenas-dan-pt-penjaminaninfrastruktur-kurang-koordinasi pada 22 Januari 2015.

Turpin, F. M. (2013). PPP in ports, landlord port model. Makalah dipresentasikan pada Logistics and Maritime Shipping Training TRACECA, Tbilisi, 10–12 April.

Abednego, M. P. & Ogunlana, S. O. (2006). Good project governance for proper risk allocation in public-private partnership in Indonesia. International Journal of Project Management, 24(2006), 622–634.

Baswir, R. (1987). Kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business. Vol 2. University of Gadjah Mada, 60–80.

Brooks, M. R. & Cullinane, K. (2007). Governance models defined. Research in Transport Economics, 17, 417–448.

Farrell, S. (2010). Observations on PPP models in the ports sectors. Diakses dari ppp-ukrane.org/wp-content/uploads/2015/10/PPPs-in-the-portsector.pdf pada 29 November 2017.

Fawcett, A. J. (2007). Port governance and privatization in the United States: Public ownership and private operation. Book of Devolution, Port Governance and Port Performance Research in Transportation Economics, 17, 207–235.

Hamzah, S., Adisasmita, S. A., Harianto, T., & Pallu, M. S. (2014). Private involvement in sustainable management of Indonesian port: Need and strategy with PPP scheme. Journal of Procedia Environmental Sciences, 20, 187–196: ScienceDirect.

Harun, L. & Maski, G. (2013). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan

pembangunan wilayah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 1(2), 1–17.

Lapan. (2002). Kajian citra satelit kepulauan Indonesia. Jakarta: Lembaga Antariksa Nasional.

Majidi, N. (1997). Anggaran pembangunan dan ketimpangan ekonomi antar daerah. Prisma, LP3ES, 3, 3–16.

Pallis, A. A. & Syriopoulos, T. (2007). Port governance models: Financial evaluation of Greek port restructuring. Journal of Transport Policy, 14, 232–246.

Ratih, P. A. (2012). Kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan implikasi kebijakannya terhadap kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Roso, V. (2009), Factors influencing implementation of a dry port. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(10), 782–798.

Scroll to Top
×